Luhut: Jabatan Jokowi Diperpanjang 3 Tahun, Mungkin Indonesia Akan Lebih Baik


Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjatan turut mengomentari wacana usulan penundaan Pemilu yang tengah marak diperbincangkan.

Terkait hal ini, Luhut dalam kapasitas pribadinya (bukan sebagai menteri) memandang apabila masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang 3 tahun maka Indonesia akan lebih baik.

"Kalau ditambah tiga tahun, mungkin sekali, akan lebih baik. Sekali (tambah tiga tahun, Red)," Ujar Luhut dalam wawancara yang dilakukan bersama Dedy Corbuzier Jumat (11/3)

Menurut Luhut, alasan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi selama tiga tahun ialah karena kinerjanya yang dinilai baik, pribadinya, capaian yang bergerak naik hingga situasi dan kondisi yang tengah terjadi sekarang ini.

Terkait beberapa pihak yang mengusulkan adanya wacana penundaan pemilu bahkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, Luhut menilai bahwa itu merupakan bagian dari demokrasi.

“Ada wacana-wacana macam-macam di publik itu bagian dari demokrasi,” ujarnya

Bahkan, Luhut mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.

Hal ini ia dasari berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Itu yang rakyat ngomong (penundaan pemilu). Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai#Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," ujar Luhut dalam Podcast YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Lebih lanjut, Ia menyampaikan beberapa alasan mengapa masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024.

Di antaranya, tidak ingin terjadinya kegaduhan politik dan pembelahan di masyarakat seperti Pemilu 2019 serta tidak ingin menghamburkan uang di tengah situasi susah akibat pandemi Covid-19.

Lalu, rakyat tidak berkenan uang Rp110 Triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.

"Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih. Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak. Nah itu yang rakyat ngomong," kata Luhut